Fadli Zon: Kebijakan Pemerintah Terkait Harga BBM Tak Jelas

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Menanggapi kenaikan harga beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Juli lalu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding pemerintahan Jokowi tak memiliki pola dalam menyusun kebijakan harga BBM.

Hal tersebut disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadi miliknya @fadlizon, Rabu, (4/7/2018).

“Kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2018 kemarin menunjukkan pemerintahan Presiden @jokowi (Joko Widodo) memang tak memiliki pola dalam menyusun kebijakan harga BBM,” dia mengawali kicauannya.

Dalam kuliah twitter (Kultwit) sebanyak 28 twit tersebut, Fadli menyinggung soal Peraturan Menteri ESDM yang menyebutkan Pertamina tak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menaikan harga BBM kategori umum.

“Coba baca Peraturan Menteri ESDM No. 34/2018, yang menyebutkan jika badan usaha, tak terkecuali Pertamina, kini tak perlu mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menentukan harga BBM kategori umum, termasuk kenaikannya,” lanjutnya.

Sementara, lanjutnya, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU/1/2003, yang membatalkan Pasal 28 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penetapan harga BBM tak boleh diserahkan pada mekanisme pasar.

“Sebagai komoditas strategis, harga BBM harus diatur oleh pemerintah. Sehingga, membiarkan harga BBM diombang-ambingkan fluktuasi pasar tidaklah dibenarkan,” imbuhnya.

Fadli menegaskan, Kebijakan pemerintah Joko Widodo yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak tak bisa dipegang oleh masyarakat.

“Jadi, sekali lagi kebijakan pemerintah terkait BBM ini tak jelas, tak konsisten dan tak terencana dengan baik,” tegasnya. (doy)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer