fbpx
Connect with us

Ekonomi

Isi Surat Penolakan Freeport Atas Divestasi Tersebar ke Publik

Published

on

Isi Surat Penolakan Freeport

Lampung.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi-lagi dihebohkan dengan bocornya surat penting. Setelah surat potensi gagal bayar utang PT PLN, kini surat PT Freeport Indonesia (FI) yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto ikut bocor ke publik. Surat itu berisi penolakan Freeport atas kesepakatan divestasi yang dicapai pada 29 Agustus silam.

”Kami telah menerima sikap pemerintah dalam divestasi pada tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,” papar COE Freeport Mc Mo Rant Inc Richard Adkerson, dalam surat yang beredar.

Freeport menjabarkan posisi pemerintah, yaitu menurut Pasal 24 poin 2 dari Kontrak Karya (KK), divestasi saham sebesar 51 persen semestinya selesai pada 2011. Oleh sebab itu, implementasi divestasi ini adalah kewajiban divestasi PTFI yang tertunda.

Pemerintah, dalam surat tersebut juga dikatakan memiliki kemampuan keuangan untuk mengambil alih saham divestasi penuh secara bertahan untuk jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan sesuai dengan regulasi pemerintah.

Sementara, PTFI telah setuju untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia terkait jangka waktu penyelesaian divestasi tersebut. PTFI mengusulkan supaya divestasi awal dilakukan sesegera mungkin melalui pendaftaran IPO dan divestasi penuh dalam waktu yang sama berdasarkan peraturan pemerintah.

”Tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI,” kata Adkerson, dalam surat yang beredar ke publik itu.

Sebab, PTFI beralasan, Pasal 24 menerangkan, setelah penandatanganan kesepakatan ini, maka undang-undang dan peraturan yang efektif, atau kebijakan pemerintah atau tindakan pemerintah yang terkesan memaksa memberlakukan persyaratan divestasi yang dibuat untuk selanjutnya, kurang lebih memberatkan dari persetujuan yang ditetapkan bagi pihak-pihak di dalam kesepakatan.

Freeport mengadopsi persyaratan divestasi yang memberatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang sudah direvisi tentang persyaratan kepemilikan Indonesia menjadi 5 persen, berdasarkan surat BKPM tertanggal 20 Maret 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut lalu dimodifikasi untuk mengizinkan 100 persen terhadap kepemilikan asing.

PTFI juga keberatan dengan penghitungan saham berdasarkan dengan keuntungan yang didapat hanya sampai 2021. Sementara, PTFI tetap bersikukuh supaya penghitungan saham berdasarkan skema fair market value hingga 2041, sesuai dengan standar internasional dalam penghitungan bisnis pertambangan, dimana semuanya selaras dengan hak Kontrak Karya.

”Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi hingga 2041,” ujar Adkerson.

Pasal 31 dari KK menyatakan, PTFI memiliki kontrak selama 30 tahun sejak penandatanganan persetujuan diteken. Selain itu, PTFI sudah menginvestasikan 14 miliar dolar AS hingga saat ini, dan memiliki rencana untuk menambah investasi 7 miliar dolar AS dalam proyek pengembangan bawah tanah sampai 2021, yang menguntungkan operasinya sampai tahun 2041. (Erwin/republika.co.id)

 3,040 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-790-1188

Berita

Permintaan Akan Produk Halal di Indonesia Meningkat, Kecuali Perbankan

Faktanya tingkat pelayanan dan reputasi lembaga keuangan menjadi pertimbangan utama, diikuti kemudahan penggunaan bahkan tingkat suku bunga juga jadi pertimbangan.

 10,365 kali dilihat,  73 kali dilihat hari ini

Published

on

Bank Syariah Indonesia
Ilustrasi Bank Syariah Indonesia (BSI) | Foto: Ist.

Lampung.co – Generasi Muslim Indonesia masa kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibanding pendahulunya. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal: kepercayaan pada agama dan gaya hidup konsumerisme yang erat dengan budaya barat berkat teknologi yang sudah memasyarakat.

Wunderman Thompson Intelligence, bekerja sama dengan Muslim Intel Lab VMLY&R Malaysia, meluncurkan laporan The New Muslim Consumer, sebuah penelitian mengenai identitas dan kehidupan 250 juta masyarakat Muslim di Asia Tenggara.

Laporan ini memperlihatkan perubahan masyarakat Muslim yang dipengaruhi oleh konsumerisme, dari makanan—terutama menghindari daging babi dan alkohol— fesyen, perbankan, wisata, sampai dengan pendidikan, pengeluaran pribadi, investasi, atau sumbangan.

Bagi pasar Indonesia, laporan ini mengungkap kebiasaan baru dari konsumerisme Muslim. Saat ini, Indonesia menempati urutan keempat pasar produk syariah terbesar setelah Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berdasarkan Indikator Ekonomi Islam Global DinarStandard.

“Indonesia bukan saja pasar Muslim, tetapi juga panggung dan sumber tren terbaru,” kata Chief Strategy Officer di Wunderman Thompson Indonesia, Adam Thurland dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Jumat (18/11/2022).

Dia menambahkan, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar namun bersatu dalam keragamannya, Indonesia dapat menginspirasi negara lain dalam hal keseimbangan iman dan gaya hidup pada abad ke-21.

Melalui survei ini, ditemukan bahwa permintaan akan gaya hidup halal bagi Konsumen Muslim semakin meningkat. Pertimbangan produk halal sangat penting jauh lebih penting dari pada harga, kualitas dan dampak bagi bumi atau lingkungan.

Tapi tidak untuk layanan perbankan, meski bank syariah juga penting tapi masih belum menjadi prioritas. Faktanya tingkat pelayanan dan reputasi lembaga keuangan menjadi pertimbangan utama, diikuti kemudahan penggunaan bahkan tingkat suku bunga turut jadi pertimbangan.

“Sebanyak 68% mengatakan tingkat pelayanan dan reputasi lembaga keuangan menjadi pertimbangan utama, diikuti oleh 65% pada kemudahan penggunaan aplikasi atau mobile website, sementara 57% percaya bahwa tingkat bunga atau laba atas investasi sangat penting,” Adam Thurland.

“Keyakinan religius saat ini menjadi salah satu parameter dalam keputusan pembelian, tapi tidak semua hal membutuhkan cap halal,” ungkap Chen May Yee, Direktur APAC untuk Wunderman Thompson Intelligence. (*)

 10,366 kali dilihat,  74 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Berita

Ratusan Mahasiswa Jadi Korban Pinjaman Online, Ini Tips Hindari Jeratan Pinjol

“Total uang, dugaan para korban yang tertipu, sebesar Rp 2,1 miliar dari 311 orang korban ini,” ungkap Wakapolresta Bogor AKBP Ferdy Irawan.

 12,287 kali dilihat,  74 kali dilihat hari ini

Published

on

Pinjaman Online
Ilustrasi Pinjaman Online | Foto: Ist.

Lampung.co – Keberadaan pinjaman online (Pinjol) awalnya memang menggembirakan, karena berbeda dari pinjaman bank. Namun, lama-lama Pinjol justru membuat para debiturnya mengalami kerugian.

Seperti yang baru saja dialami ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Mereka dilaporkan terjerat pinjaman online (Pinjol) dan ditagih debt collector dengan besaran mulai dari Rp3 juta hingga Rp13 juta per orang.

Rektor IPB Arif Satria menyebut dari data sementara, ada sekitar 116 mahasiswa IPB yang terjerat Pinjol. “Yang terkena tidak hanya mahasiswa IPB. Mahasiswa kampus lain juga terkena,” kata Arif kepada wartawan, Selasa (15/11/2022) malam.

Total kerugian yang diderita para korban yang sebagian besar mahasiswa IPB ini mencapai miliaran rupiah. “Total uang, dugaan para korban yang tertipu, sebesar Rp 2,1 miliar dari 311 orang korban ini,” ungkap Wakapolresta Bogor AKBP Ferdy Irawan.

Masalah tersebut diawali dari mengikuti bisnis penjualan online dan diduga terpengaruh oleh kakak tingkatnya masuk ke sebuah grup WhatsApp (WA) usaha penjualan online. Para mahasiswa itu lalu diminta berinvestasi dan dijanjikan keuntungan 10% per bulan dan meminjam modal dari Pinjol.

Hanya saja, keuntungan bisnis itu ternyata tidak sebanding dengan cicilan pinjol yang dibebankan kepada mereka. Hingga mereka didatangi oleh para debt collector.

Belajar dari masalah itu, tentu Anda selaku calon debitur tak ingin mengalami kejadian tak enak tersebut. Untuk itu, Duitpintar.com memberikan tips agar tidak terjerat pinjol.

1. Cek Platform Pinjol Berada di Bawah Pengawasan OJK

Keberadaan platform pinjol kini semakin marak dan bersaing menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman. Berbeda dengan pinjaman bank, pinjol tidak akan membuat calon debiturnya ribet dengan skor kredit pada Informasi Debitur atau iDeb.

Meski begitu, Anda harus hati-hati saat memilih platform untuk mengajukan pinjaman. Kalau salah, dapat membuat Anda terperangkap pusaran utang yang ujung-ujungnya membuat fondasi keuangan Anda jadi bermasalah.

Karena itu, sebelum ajukan pinjaman, cari tahu dulu apakah si platform pinjol itu baru atau sudah lama beroperasi. Selidiki pula namanya di website OJK, pastikan apakah platform pinjaman berada di bawah pengawasan atau tidak.

2. Menawarkan Kemudahan Pengajuan dengan Bunga Besar

Karena kepepet butuh uang, besarnya bunga pinjaman online kerap tidak menjadi masalah. Kondisi itu kerap kali dimanfaatkan penyedia pinjaman nakal dengan mematok bunga sangat tinggi.

Buat diketahui, bunga pinjol yang sering dapat pengaduan dari masyarakat besarnya itu tidak tanggung-tanggung. Ada yang mematok bunga sebesar 1 persen per hari, kurang lebih besarnya seperti bunga bank sebulan.

Kalau sudah begitu, lebih baik mengajukan pinjaman bank saja ya? Sangat penting untuk Anda mengetahui penyedia pinjaman yang legal tidak membebankan bunga per hari dan diakumulasi tanpa batas.

Karena itu, teliti dan bertanya sebelum benar-benar mengajukan. Pastikan juga berapa besarnya biaya layanan atau jasa atau semacamnya yang mereka potong dari pokok pinjaman.

Itulah beberapa ciri penyedia pinjol yang harus Anda ketahui dan langkah yang bisa dilakukan agar bisa mewaspadai penyedia pinjaman ilegal di sekitar Anda. Semoga informasi di atas bermanfaat ya!

 12,288 kali dilihat,  75 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Berita

Krisis Pangan: Salah Satu Bahasan Utama KTT G20 di Bali, Butuh Peran Anak Muda

Pertemuan kepala negara di forum KTT G20 diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk mengantisipasi krisis pangan global di tengah berbagai tantangan

 9,996 kali dilihat,  70 kali dilihat hari ini

Published

on

KTT G20
Ilustrasi KTT G20 | Foto: Ist.

Lampung.co – Krisis pangan menjadi salah satu bahasan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada pertengahan November mendatang. Oleh karena itu, diharapkan membawa hasil yang konkrit bagi masyarakat dunia.

Pertemuan kepala negara di forum KTT G20 diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk mengantisipasi krisis pangan global di tengah berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik maupun isu kerawanan pangan.

Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, dalam working group pertanian G20, sudah dibahas beberapa hal krusial tentang pangan dunia. Agriculture Working Group G20 sepakat untuk mempromosikan terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh.

“Memang mereka sudah berkomitmen untuk bersama-sama, setidaknya punya urgensi terkait krisis pangan, karena salah satu persoalan krisis pangan yaitu nutrisi dan kemiskinan,” kata dia, Jumat, (11/11/2022) kemarin.

Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG).

Selain itu ada juga the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Agriculture ministerial negara G20 juga adanya praktik perdagangan pangan yang setidaknya bisa terbuka, transparan tidak mendiskriminasi dan bisa menciptakan komoditas pangan yang tersedia dan bisa dijangkau oleh seluruh negara.

“Jadi ketika ada krisis baru, bisa setidaknya bertahan. Ketangguhan pertanian dan sistem pangan menjadi hal penting,” ujar Andry.

Butuh peran anak muda untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan

Pendiri Foodbank of Indonesia, M Hendro Utomo menjelaskan, persaingan geopolitik saat ini menegaskan tiga hal yang penting untuk dikuasai, yakni teknologi, energi, dan pangan. Indonesia memang belum mumpuni di bidang energi dan teknologi, tapi penghasil pangan yang beragam.

Oleh karenanya, anak muda harus peduli dengan isu pangan yang menjadi kekhawatiran banyak negara di belahan dunia lain. Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah membutuhkan peran anak muda untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

“Ironisnya, 3,1 juta gandum diimpor dari Ukraina. Anak-anak muda harus jadi pelopor supaya Indonesia dapat mencapai kemandirian dan ketahanan pangan,” kata Hendro dalam Rembug Pangan Orang Muda (RPOM) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Selasa (1/11/2022) lalu.

Menurutnya, Indonesia memiliki dua modal besar menuju kebangkitan, yakni pangan dan pemuda. “Karena itu, pemuda diharapkan memiliki kesadaran baru dan kegelisahan bahwa pangan adalah masalah multiperspektif yang harus diselesaikan bersama-sama,” harapnya.

Harapan besar, minim dukungan

Semua pihak banyak manaruh harapan kepada anak muda, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta petani milenial untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen perdana petani milenial Kelompok Tunas Tani di Desa Margorejo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Minggu (4/9/2022) lalu.

Bahkan Anggota DPRD Lampung, Ismail Jafar berharap agar petani milenial mampu menjaga kedaulatan pangan di Indonesia. Sekaligus tetap menjaga Lampung sebagai salah satu penopang pangan nasional.

“Produksi pertanian ini penting sebagai penyuplai pangan pokok masyarakat,” kata dia saat menghadiri pelatihan teknologi informasi pertanian bagi petani milenial, di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (07/07/2022) lalu.

Di sisi lain, dukungan pemerintah terhadap petani milenial ini masih jauh dari harapan. Bahkan anggota DPR RI, Puteri Komarudin beberapa waktu lalu menyatakan milenial tidak ada yang mau menjadi petani lantaran tidak ada dukungan dari pemerintah.

Pernyataan itu diamini oleh salah satu petani milenial Lampung, Bob Hartopo Putranto. Menurutnya, menjadi petani milenial bukanlah hal yang mudah. Ada banyak eksperimen-eksperimen yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

“Waktu, tenaga, uang, jelas sangat terkuras sebelum akhirnya bisa panen dengan hasil yang maksimal,” kata Bob Hartopo Putranto Selasa, (27/9/2022) lalu.

“Betul apa yang disampaikan Puteri Komarudin, dukungan dari pemerintah itu belum dirasakan. Keuntungan apa yang didapat kalau jadi petani milenial, juga belum ada. Jadi wajar saja kalau akhirnya anak muda enggak ada yang mau menjadi petani,” imbuhnya. (*)

 9,997 kali dilihat,  71 kali dilihat hari ini

Continue Reading

Banyak Dibaca