Dengan Aturan Baru, Freeport Mendapatkan Keringanan Pajak

Tim Redaksi

Lampung.co – Negosiasi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih berjalan cukup alot. Selain menolak skema divestasi saham 51% yang diajukan pemerintah, Freeport menuntut perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, selepas status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Demi menampung keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa rancangan regulasi pemerintah (RPP) terkait stabilitas investasi ini. Bahkan, pembahasan RPP itu melibatkan Freeport, di samping lintas kementerian, pada 22 September silam.

“Tentang penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu), divestasi baik waktu dan nilai itu ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” tutur Ignasius Jonan, Menteri ESDM, Senin (2/10) sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.

Calon beleid ini telah berada di laci meja Sekretariat Negara. Situs kontan.co.id berhasil mendapatkan salinan RPP tersebut. Aturan ini salah satu isinya memberikan perlakuan khusus sistem perpajakan Freeport dengan IUPK.

BAB VII Pasal 14 menerangkan, tarif pajak penghasilan badan (PPh) Freeport hanya 25%. Turun dibandingkan dengan PPh badan Freeport dalam rezim KK, yaitu sebesar 35%. Hanya saja, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.

“Yang ditanggung Freeport tetap 35%. Hanya dibagi terpisah antara pemerintah pusat dan daerah melalui keuntungan bersih,” ucap sumber dari Kementerian ESDM sebagaiman dilansir dari kontan.co.id, Senin (2/10).

Bertentangan UU

Sepintas akumulasi pajak Freeport dengan RPP ini, sama yakni 35%, seperti pada aturan KK. Namun jika dibedah lebih dalam, pungutan 35% dalam KK dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang atau EBITDA. Sementara tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih.

Ilustrasinya seperti ini. Taruh kata laba operasi Freeport Rp 10.000 dan terkena PPh badan 35%. Maka Freeport harus membayar pajak sebesar Rp 3.500.

Dengan sistem yang baru, Freeport membayar PPh Badan Rp 2.500, ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 750 (laba operasi Pph Badan). Jadi total yang harus dibayar hanya Rp 3.250.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menolak memberikan penjelasan lebih lanjut seputar beban pajak Freeport dalam RPP Stabilitas Investasi.

“Tanya ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Bambang mengelak pula menjawab apakah pajak yang ditanggung Freeport itu akan menghilangkan skema naildown (kontrak sebelumnya) dan memakai prevailing atau mengikuti perubahan sistem perpajakan dari pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama juga menolak memberikan komentar.

Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, RPP tersebut bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945, serta UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Tanpa RPP ini pun sudah ada perlakuan pajak yang tersebar dalam berbagai regulasi,” sebut dia. (Erwin/kontan.co.id)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer