Begini Rincian Regulasi Top Up E-Money yang Baru Saja Diterbitkan

Tim Redaksi

Lampung.co – Bank Indoensia (BI) telah mengeluarkan regulasi perihal Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG).

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Direktur Eksekutif Departeman Komunikasi BI Agusman menuturkan, di antara aspek yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah biaya isi ulang uang elektronik (top up e-money).

Adapun tentang rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama, biaya top up e-money (isi ulang) gratis alias tidak dipungut biaya. Hal ini jika top up dilakukan secara onus , atau isi ulang lewat kanal pembayaran milik penerbit kartu untuk nilai hingga Rp 200.000.

“Untuk nilai di atas Rp 200.000 dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750,” ucap Agusman dalam keterangan resmi, Kamis (21/9/2017).

Agusman menyebut, umumnya nilai top up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia tak lebih dari Rp 200.000. Oleh karena itu, kebijakan bank sentral tersebut diharapkan tidak akan menjadi beban bagi masyarakat.

Sedangkan itu, biaya top up via offus dikenakan biaya maksimal senilai Rp 1.500. Mekanisme pengisian off us adalah isi ulang lewat kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra.

Kebijakan ini berlaku efektif 1 bulan sesudah PADG GPN tersebut diterbitkan.

Sementara untuk biaya dengan mekanisme onus akan diberlakukan sesudah penyempurnaan ketentuan uang elektronik.

Menurut Agusman, penetapan batas maksimal biaya top up via off us uang elektronik sebesar Rp 1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini variatif.

Dengan begitu, penerbit yang saat ini sudah menetapkan tarif di atas batas maksimum harus melakukan penyesuaian.

“Seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN juga wajib memenuhi aspek transparansi,” tutur Agusman.

Ia mengungkapkan, alasan BI menetapkan kebijakan skema harga itu berdasarkan mekanisme batas atas (ceilingprice).

Dengan demikian, perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip-prinsip kompetisi yang sehat bisa terpenuhi, termasuk perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

“Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi,” kata Agusman.

Peraturan BI ini ditetapkan Rabu (20/9) malam lalu. (Erwin/kompas.com)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer