Bank Indonesia Masih Memproses Izin PayTren

Tim Redaksi

Lampung.co – Bank Indonesia (BI) masih menghentikan layanan pengisian ulang uang elektronik (e-money) kepunyaan PayTren. Perusahaan finansial teknologi transaksi pembayaran tersebut pun kini masih menunggu izin dari Bank Sentral.

“Mohon doa saja, yang penting dari kita sudah memenuhi segala apa yang dipersyaratkan dan yang diminta,” kata pendiri sekaligus Komisaris Utama PayTren Yusuf Mansur, Ahad (15/10), seperti dikutip dari republika.co.id.

Ia menambahkan, PayTren pun sudah memperbaiki segala hal yang BI minta untuk diperbaiki. Yusuf yakin dengan BI yang sedang memproses izin bagi PayTren.

“Biarkan proses BI menilai. Jangan sampai keganggu dengan segala pertanyaan kita. Yakin saja sama Allah dan baik sangka juga sama proses BI,” kata Yusuf.

Ia juga masih belum dapat menjawab kapan izin dari BI itu akan keluar.

“Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk bersabar, berdoa, dan bertawakal,” tutur Yusuf.

Sebelumnya, BI telah menghentikan sementara layanan e-money PayTren lantaran total dana yang dikelola telah mencapai Rp 1 miliar. Meski demikian, Yusuf memastikan layanan PayTren lainnya semisal pembayaran listrik, pulsa, dan tiket masih dapat dilayani.

Sebelumnya memang telah dikabarkan bahwa sejumlah e-commerce sedang mengajukan izin untuk fitur isi ulang uang elektronik milik mereka, di antaranya Tokopedia, Shopee, dan Paytren. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo.

E-commerce itu belum boleh menyelenggarakan layanan isi ulang uang elektronik miliknya selama proses perizinan masih berlangsung.

“Yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit adalah lembaga selain bank yang telah mengelola atau merencanakan pengelolaan dana float sebesar Rp 1 miliar atau lebih,” tutur Pungky.

Dana float maksudnya yaitu uang yang disimpan pada sisi kewajiban segera bank. Sebagai informasi, dana yang berada di uang elektronik disimpan dalam sisi kewajiban segera pada neraca bank.

Jika ada beberapa e-commerce atau lembaga selain bank yang telah menyelenggarakan kegiatan uang elektronik dan memiliki dana float senilai Rp 1 miliar atau lebih, maka lembaga tersebut harus mengajukan izin kepada BI sebagai otoritas sistem pembayaran. (Erwin/republika.co.id)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer