fbpx
Connect with us

Ekonomi

59 Unit Mobil Mewah Dilelang Negara Rp 8,27 Miliar

Published

on

Mobil Mewah Dilelang Negara

Lampung.co – 59 unit mobil mewah dilelang negara sebesar Rp 8,27 miliar. Kendaraan mewah tersebut masuk dalam satu paket kendaraan bukan baru. Lelang ini dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Banda Aceh bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan PT Balai Lelang Artha tengah melelang Barang Milik Negara (BMN).

Hal tersebut tentunya harus persetujuan negara dalam hal ini, sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-201/MK.6/2017 tanggal 01 Agustus 2017. Berdasarkan pemberitahuan lelang di Balai Lelang Artha, hari ini, Selasa (24/10/2017). Penawaran lelang yang dilaksanakan dengan jenis penawaran melalui internet secara open bidding tanpa kehadiran peserta lelang. Penawaran lelang dapat diakses pada https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/.

“Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2012 tanggal 26 Desember 2012,” demikian dikutip dari detikFinance, berdasarkan situs resmi Bea Cukai Kanwil Aceh, Selasa (24/10/2017).

Berdasarkan informasi, hasil mobil mewah dilelang negara ini akan disetorkan ke kas negara, pembeli/pemenang lelang masih harus membayar bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang, bea pencacahan sebesar 2,5% dari harga lelang, sewa gudang sebesar rp.560.000.000,- dibayarkan ke rekening PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Malahayati, serta Jasa Pra Lelang sebesar 15% dari harga lelang disetorkan ke rekening BCA an PT Balai Lelang Artha, selengkapnya sesuai Pengumuman Lelang. (Net)

Berikut daftar ke-59 mobil mewah dilelang negara:

TOYOTA CELICA TAHUN 2004

MERCEDES BENZ 313 CDI TAHUN 2005

TOYOTA CELICA TAHUN 2003

MERCEDES BENZ SLK 350 TAHUN 2004

TOYOTA LEXUS RX300 TAHUN 2003

HONDA ODYSSEY 2.4A TAHUN 2004

LEXUS RX 300 BMR TAHUN 2003

LEXUS RX 300 MR TAHUN 2003

LEXUS RX 300 TAHUN 2004

MERCEDES BENZ SLK 350 TAHUN 2004

TOYOTA HARRIER 2.4A TAHUN 2004

TOYOTA LEXUS RX300 TAHUN 2003

LAMBORGHINI GALLARDO TAHUN 2003

LAMBORGHINI MURCIELAGO TAHUN 2001

HONDA ODYSSEY 2.4A TAHUN 2004

MERCEDES BENZ CLK 200 ML TAHUN 2005

JEEP WRANGLER USA TAHUN 2003

NISSAN 350Z 5-SPD A TAHUN 2003

VOLKSWAGEN BETTLE 2.0A TAHUN 2003

SUZUKI JIMNY 1.3 AT TAHUN 2003

MINI COOPER S TAHUN 2004

NISSAN 350Z 5-SPD A TAHUN 2003

BMW Z4(A) 2.5L TAHUN 2004

MERCEDES BENZ TAHUN 2004

LEXUS RX 300 BMR TAHUN 2005

BMW 318CIA CABRIO TAHUN 2003

MERCEDES BENZ SL 350 TAHUN 2003

NISSAN SKYLINE R33 TAHUN 1994

HONDA CIVIC VTEC TAHUN 2001

BMW M3 CONVERTIBLE TAHUN 2001

MERCEDES BENZ CLK 320 TAHUN 2004

MERCEDES BENZ CLS 500 TAHUN 2005

MERCEDES BENZ CLK 320 TAHUN 2003

MERCEDES BENZ SL 55 TAHUN 2004

MINICOOPER S TAHUN TAHUN 2003

NISSAN 350Z 6-SPD M TAHUN 2003

BMW 325CIA CABRIO TAHUN 2003

MERCEDES BENZ ML 320 TAHUN 2001

MAZDA MX5 1.8A TAHUN 2004

MAZDA MX5 1.8A TAHUN 2004

MERCEDES BENZ CLK 200 TAHUN 2005

BMW 318 CI TAHUN 2004

BENTLEY CONTINENTAL GT TAHUN 2004

LAND ROVER DEFENDER TAHUN 1967

LAND ROVER DEFENDER TAHUN 1967

MERCEDES BENZ 290GD TAHUN 1990

LEXUS RX 300 TAHUN 2004

TOYOTA ESTIMA 2.4A TAHUN 2004

LEXUS RX 300 TAHUN 2004

LEXUS RX 300 TAHUN 2004

TOYOTA MEGA CRUISER TAHUN 1995

TOYOTA MEGA CRUISER TAHUN 1995

TOYOTA HARRIER 2.4A TAHUN 2004

LAND ROVER RANGE ROVER 4.2SC TAHUN 2006

MERCEDES BENZ SLK 350 TAHUN 2004

BMW 730IA TAHUN 2004

AUDI ABL 4.2 TIP TAHUN 2005

BMW Z3 2.2A TAHUN 2002

BMW 520I TAHUN 2004

Loading

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-790-1188

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Masih Banyak Desa Tertinggal di Lampung, Arinal: Atasi dengan Digitalisasi Pembayaran Pajak

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkap cara pengentasan desa tertinggal di Lampung dengan memaksimalkan peranan BUMDes, pelaksanaan digitalisasi pembayaran pajak desa melalui E-Samdes, serta memperbanyak desa cerdas.

Loading

Published

on

Arinal Djunaini
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi | Foto: Ist.

Lampung dot coKabar Lampung | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut masih terdapat Desa tertinggal di Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Gus Halim, sapaan akrabnya, saat pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXIV di hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (6/6/2023) malam.

“Di Lampung ini ada 38 desa tertinggal. Diharapkan dengan adanya proses hari ini (pemanfaatan teknologi tepat guna di desa), pada 2023 kita bisa optimis desa tertinggal di Lampung tidak ada lagi,” kata dia.

Menurut Gus Halim, munculnya berbagai teknologi tepat guna akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia di desa. Hal ini yang akan membuat desa semakin maju dan terlepas dari status desa tertinggal.

“Mudah-mudahan di Lampung dan daerah lainnya tidak ada lagi desa tertinggal ataupun sangat tertinggal. Jadi kita harus cepat membangun desa-desa di seluruh daerah agar makin sejahtera,” harapnya.

Menjawab hal itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengungkap cara pengentasan desa tertinggal di Lampung dengan memaksimalkan peranan BUMDes, pelaksanaan digitalisasi pembayaran pajak desa melalui E-Samdes, serta memperbanyak desa cerdas.

Diketahui, Provinsi Lampung saat ini terdapat 105 desa yang telah mandiri, 803 desa maju, 1.439 desa berkembang, dan 38 desa tertinggal. Dari total jumlah desa sebanyak 2.435 desa.

Beberapa faktor yang membuat Desa masuk kategori sebagai Desa tertinggal diantaranya; pendapatan per kapita sangat rendah, tingkat pendidikan dan Kesehatan sangat rendah, infrastruktur sangat buruk serta tingkat kemiskinan sangat tinggi. (*)

Loading

Continue Reading

Berita

Tingkat Kemiskinan di Lampung di Atas Rata-rata

Pemerintah, tak terkecuali pemerintah provinsi Lampung tampaknya belum serius membereskan masalah klasik ini.

Loading

Published

on

Kemiskinan di Bandar Lampung
Kondisi perekonomian masyarakat Kampung Teluk Harapan, Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung | Foto: Yoga Pratama

Lampung dot co – Kabar Lampung | Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat 16 dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Salah satunya Provinsi Lampung.

Jumlah 16 provinsi dengan tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata nasional tersebut sebelum pemekaran provinsi di Papua. Jadi, untuk Papua masih dihitung dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

Data terbaru tingkat kemiskinan di Indonesia itu diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023) kemarin.

“Ada 16 provinsi dari 34 provinsi masih kita hitung karena Papua dan Papua Barat masih dijadikan satu, yaitu tingkat kemiskinannya relatif tinggi dibandingkan sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang akan datang,” kata dia.

“Di Sumatera ada Bengkulu, Aceh, Sumatera Selatan dan Lampung. Kalimantan, Alhamdulillah semuanya berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya.

Berikut data 16 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional:

Kemiskinan di Pulau Sumatera

  1. Bengkulu 13,5-14%,
  2. Provinsi Aceh 12-12,5%
  3. Sumatera Selatan 9,5-10,3%
  4. Lampung 9,5-10%

Kemiskinan di Pulau Jawa

  1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 10,85-11,2%
  2. Jawa Tengah 9,5-10%
  3. Jawa Timur 8,5-8,90%

Kemiskinan di Pulau Nusa Tenggara

  1. NTT 16,5-16,9%
  2. NTB 12,5-12,85%

Kemiskinan di Pulau Sulawesi, Maluku & Papua

  1. Papua 23,5-24%
  2. Papua Barat 18,9-19,2%
  3. Maluku 14-14,%
  4. Gorontalo 13,7-14%
  5. Sulawesi Tengah 10-10,3%
  6. Sulawesi Tenggara 9,5-9,8%
  7. Sulawesi Barat 8,5-8,7%

Data tersebut menunjukkan bahwa rencana dan target menuntaskan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah di tahun 2024 hanya isapan jempol belaka. Pemerintah, tak terkecuali pemerintah provinsi Lampung tampaknya belum serius membereskan masalah klasik ini.

Padahal pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan Indonesia dapat ditekan turun ke level 6,5% sampai 7,5% pada tahun 2024 mendatang. (*)

Loading

Continue Reading

Berita

Anggota DPRD Lampung: Sertifikasi Halal Penting bagi UMKM

“Sertifikasi halal bukan hanya tentang kebutuhan keagamaan, tetapi juga merupakan faktor penting dalam persaingan pasar. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan memperoleh kepercayaan konsumen,”

Loading

Published

on

Ade Utami Ibnu
Anggota DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu | Foto: Ist.

Lampung dot co – Kabar Lampung | Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu berkomitmen membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH Kementerian Agama.

Hal itu disampaikannya dalam resesnya di Kanwil Kemenag Bandar Lampung pada hari Senin (5/6/2023). Pada kesempatan itu ia menawarkan kerjasama untuk mencapai 1 juta kuota sertifikasi halal gratis.

Menurutnya, sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM karena sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya.

“Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri, sekaligus memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen,” kata dia.

Ade Utami berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu UMKM di Kota Bandar Lampung dalam mengakses dan memanfaatkan program ini sebaik mungkin.

Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu melihat bahwa kesempatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sertifikasi halal bukan hanya tentang kebutuhan keagamaan, tetapi juga merupakan faktor penting dalam persaingan pasar. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan memperoleh kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menawarkan diri pada pelaku UMKM dapat memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, agar UMKM dapat mengoptimalkan peluang yang ada.

“Sebagai anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, khususnya yang mewakili Dapil Kota Bandar Lampung, saya terus memperjuangkan kepentingan UMKM dan masyarakat di Kota Bandar Lampung,” tandasnya. (*)

Loading

Continue Reading

Banyak Dibaca