Menu

DPD RI: Perwakilan KPK di Daerah Penting untuk Aspek Pencegahan

  Dibaca : 92 kali
DPD RI: Perwakilan KPK di Daerah Penting untuk Aspek Pencegahan
Rapat koordinasi dengar pendapat Komite 1 DPD RI dengan Komisi Anti Korupsi (KPK) RI | Foto: Ist.

Lampung.co – Komite 1 DPD RI menggelar rapat koordinasi dengar pendapat dengan Komisi Anti Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di ruang Ketua DPD RI.

Rapat dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Komite 1 Benny Rhamdani serta seluruh anggota Komite 1, dihadiri oleh Ketua KPK RI Agus Raharjo dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan.

Ketua Komite 1 Benny Rhamdani mengatakan, persoalan tangkap tangan baik di pusat mau pun daerah yang menunjukkan lebih kepada upaya operasi penangkapan dari pada upaya pencegahan.

“Di samping itu, beberapa kasus nasional yang belum selesai seperti kasus Century, Hambalang, SKK Migas dan SKPN BCA belum bisa diselesaikan sehingga terkesan tebang pilih,” kata dia.

Dalam kesempatan itu juga, Senator Lampung Andi Surya, memaparkan kondisi daerah yang mendapat alokasi anggaran nasional berjumlah sekitar 800-an Trilyun rupiah se Indonesia.

Dia mengatakan setengah dari anggaran tersbeut sebagai anggaran proyek. menurutnya rawan menjadi target korupsi penyelenggara pemerintah di daerah.

“Saat ini sama-sama menjadi rahasia umum, potongan proyek APBD berupa komisi bisa berkisar hingga 25% yang harus disetor pengusaha kontraktor kepada oknum pemerintah daerah, ujar Andi Surya.

Oleh karenanya, lanjut Andi Surya, maraknya korupsi di daerah ini harus diantisipasi KPK dengan membangun perwakilan KPK.

“Tujuannya bukan semata-mata untuk penangkapan akan tetapi upaya pencegahan agar aparat daerah dapat melakukan eksekusi proyek sesuai dengan peraturan dan menjauhi korupsi,” terangnya.

Dalam momen yang sama, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, menyampaikan bahwa DPD RI mendukung sepenuhnya keberadaan KPK RI.

“Bahwa rakyat di daerah bisa berkembang dan sejahtera jika korupsi bisa di atasi. Untuk itu kami meminta kepada Ketua KPK agar dapat membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif,” harapnya.

Menanggapi masukan dari para Senator, Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan terimakasih atas dukungan anggota DPD RI karena dengan dukungan ini akan menguatkan kerja KPK.

Agus berujar, pihaknya akan melakukan beberapa perubahan terkait sistem KPK RI terutama menyangkut dengan pencegahan.

“Sebenarnya anggaran KPK lebih banyak terserap pada aspek pencegahan. Makanya kami sudah membentuk Koordinator Sub Daerah sebagai perwakilan kami di daerah,” imbuhnya.

Ketua KPK berharap koordinator Sub Daerah ini mampu menjadi pilar pencegah korupsi di daerah. (*)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional