fbpx
Connect with us

Berita

Di Lampung Ada 26 Orang PNS Berstatus Terpidana Korupsi

Published

on

PNS ASN

Lampung.co – Ternyata di Lampung masih ada 26 orang PNS yang berstatus terpidana korupsi. Hal itu berdasarkan ungkapan data yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (14/09/2018).

Dinyatakan BKN, total seluruh yang ada di Indonesia, masih ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Karsa, dikutip dari laman Setkab, dari  2.357 PNS, pelaku tindak pidana korupsi, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, ada 342 PNS bekerja di pemerintah provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah pusat.

Berdasarkan data BKN, diuyngkap Nyoman, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu sebanyak 52 orang.

Selanjutnya untuk pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 265 orang. Riau ada diurutan ke dua.

Sementara, status Sumatera Utara ini berada di peringkat kedua untuk pemerintah provinsi, yakni dengan mempekerjakan PNS berstatus teripdana tipikor inkracht 33 orang.

Provinsi Lampung sendiri ada di urutan ketiga. Tercatat ada 26 orang PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yang dipekerjakan.

Sedangkan paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah pemerintah provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Untuk wilayah pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung, disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Sementara, untuk intansi pemerinta pusat, masih ada PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yang dipekerjakan, di antaranya, Kementerian Perhubungan (16), Kementerian Agama (14), dan Kementerian PUPR (9).

Selanjutnya, Kemenristekdikti (9), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (8), Kementerian Keuangan (6), Kementerian Hukum dan HAM (5), Mahkamah Agung (5), Kementerian Komunikasi dan Informatika (4).

Lalu, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (3), Kementerian Pertahanan (3), Setjen KPU (3), Kemdikbud (2). Serta di Kemenaker (1), Kementerian Desa PDTT, Kemenkes, Kemenperin, Kemempora, BNN, BPKP, dan BPS. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bukan ke Lampung, Bappenas Pastikan Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Published

on

Ibu Kota Negara Baru

Lampung.co – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan.

Menurut dia, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana, Kalimantan merupakan daerah yang berada di tengah wilayah Indonesia. Baik di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun yang lainnya.

Ibu kota dipindahkan ke tengah, lanjutnya, bertujuan agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Selain itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Selain itu juga, kata dia, untuk mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia.

“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan,” kata Rudy melalui keterangan tertulis Senin (15/7/2019) kemarin.

Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara.

“Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan,” jelasnya.

Sebelumnya, dihadapan peserta Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera Tahun 2019, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi paparkan kesiapan Lampung jadi Ibu Kota Negara (IKN) pengganti DKI Jakarta.

Menyambut paparan materi kesiapan dan kelayakan dari Gubernur Arinal tersebut, Forum Gubernur se-Sumatera pun mendukung penuh Lampung sebagai alternatif ibu kota pemerintahan Indonesia.

“Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, bahwa kesiapan Provinsi Lampung menjadi Ibu Kota Negara harus di dukung untuk kemajuan pulau Sumatera,” kata Rohidin, Gubernur Bengkulu. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pembayaran BPJS Kesehatan Kini Bisa Autodebit di Tokopedia, Anti Telat

Published

on

BPJS Kesehatan

Lampung.co – Perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia resmi menghadirkan layanan pembayaran BPJS secara autodebit hari ini, Selasa (16/07/19). Layanan ini akan memudahkan masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu.

SVP of Engineering Tokopedia, Herman Widjaja, mengungkapkan, layanan ini bisa diakses oleh masyarakat melalui situs ataupun aplikasi Tokopedia. Menurutnya, pembayaran BPJS secara autodebit tak lepas dari tingginya animo masyarakat dalam melunasi iuran BPJS.

Dia melanjutkan, kami memanfaatkan kemajuan teknologi untuk semakin mempermudah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kami telah mengembangkan layanan pembayaran BPJS secara debit otomatis di Tokopedia.

“Sehingga pengguna kini tidak perlu khawatir lupa membayar iuran BPJS Kesehatan karena pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan tanggal yang ditetapkan oleh pengguna,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co.

Herman menambahkan, sistem autodebit memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran kapan pun dan dimana pun sehingga status kepesertaan tetap aktif dan pengguna dapat menikmati pelayanan program BPJS secara optimal.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, menyambut baik kerja sama dengan Tokopedia dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar iuran BPJS melalui platform digital. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Setelah Nunik, Kini Ketua Dewan Syuro PKB Lampung Diperiksa KPK

Published

on

Febri Diansyah

Lampung.co – Setelah Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) diperiksa beberapa waktu lalu, kali ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, Hafidhuddin Hanief.

Sama dengan Nunik, Pemeriksaan terhadap Politikus partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hafidhuddin yang juga menjabat Mustasyar atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Lampung Tengah Zainudin.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untun tersangka ZN (Zainudin),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (16/7/2019).

Diketahui, Zainudin ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga legislator Lampung Tengah lainnya. Mereka yakni Bunyana, Raden Zugiri dan Achmad Junaidi.

Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang lebih dulu menjerat Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam kasus ini Mustafa telah divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara Zainudin dan tiga rekannya disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca