Menu

Di Lampung Ada 26 Orang PNS Berstatus Terpidana Korupsi

  Dibaca : 106 kali
Di Lampung Ada 26 Orang PNS Berstatus Terpidana Korupsi
PNS atau ASN | Foto: Istimewa

Lampung.co – Ternyata di Lampung masih ada 26 orang PNS yang berstatus terpidana korupsi. Hal itu berdasarkan ungkapan data yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (14/09/2018).

Dinyatakan BKN, total seluruh yang ada di Indonesia, masih ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN I Nyoman Karsa, dikutip dari laman Setkab, dari  2.357 PNS, pelaku tindak pidana korupsi, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, ada 342 PNS bekerja di pemerintah provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah pusat.

Berdasarkan data BKN, diuyngkap Nyoman, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu sebanyak 52 orang.

Selanjutnya untuk pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 265 orang. Riau ada diurutan ke dua.

Sementara, status Sumatera Utara ini berada di peringkat kedua untuk pemerintah provinsi, yakni dengan mempekerjakan PNS berstatus teripdana tipikor inkracht 33 orang.

Provinsi Lampung sendiri ada di urutan ketiga. Tercatat ada 26 orang PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yang dipekerjakan.

Sedangkan paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah pemerintah provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Untuk wilayah pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung, disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4).

Sementara, untuk intansi pemerinta pusat, masih ada PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yang dipekerjakan, di antaranya, Kementerian Perhubungan (16), Kementerian Agama (14), dan Kementerian PUPR (9).

Selanjutnya, Kemenristekdikti (9), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (8), Kementerian Keuangan (6), Kementerian Hukum dan HAM (5), Mahkamah Agung (5), Kementerian Komunikasi dan Informatika (4).

Lalu, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (3), Kementerian Pertahanan (3), Setjen KPU (3), Kemdikbud (2). Serta di Kemenaker (1), Kementerian Desa PDTT, Kemenkes, Kemenperin, Kemempora, BNN, BPKP, dan BPS. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional