fbpx
Connect with us

Berita

Dampak Kronis Sampah di Sukaraja dan Sikap Pemkot Bandar Lampung

Published

on

Sampah di Sukaraja
Nelayan di Sukaraja Bandar Lampung beraktifitas di atas tumpukan Sampah | Foto: Alfarizy Ajie Fadhilah/Lampung.co

Lampung.co – Sukaraja, salah satu kelurahan di kecamatan Bumi Waras, Kota Tapis berseri, Bandar Lampung. Menurut monografi Kelurahan Sukaraja tahun 2013, kelurahan yang berhimpitan dengan teluk Lampung ini memiliki luas daerah sebesar 80,3 hektar.

Kawasan padat penduduk di pesisir teluk Lampung ini sebagian warganya bermata pencarian sebagai pelaku usaha perikanan, mulai dari nelayan sampai penjual ikan di pasar ikan Sukaraja. Bagi warga Sukaraja, nelayan ialah pekerjaan turun temurun dari tetua mereka terdahulu dan terus berkelanjutan hingga hari ini.

“Ya kalo nelayan memang sudah turun temurun, ya sampe hari ini masih (digeluti),” kata Maryudi, ketua Komunitas Nelayan Sukaraja (KNS), Kamis (16/7/2020).

Tak berbeda dengan daerah lain, Sukaraja sampai hari ini masih dibayangi masalah yang tak kunjung usai, masalah itu ialah Penanggulangan Sampah di kawasan pesisir atau bibir pantai.

Letak Geografis

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kelurahan sukaraja berada diantara Teluk Betung dengan Panjang, tak hanya itu, daerah ini juga berhimpitan langsung dengan Teluk Lampung. Daerah pesisir Sukaraja yang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan ini hanya bergantung dengan warga di lingkungan sekitar.

Kawasan Sukaraja merupakan kawasan padat penduduk, oleh karena itu, ada suatu keterikatan antara warga pesisir dengan penduduk sekitar dalam penjualan ikan. Meskipun saat hasil tangkapan melimpah, kadang bisa menjual hasil tangkapan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing.

“Konsumen yang beli ikan kan gak hanya warga sini aja, ada yang dari luar juga kesini, kalo tangkapan lagi rame mah, kami bisa kirim sampai TPI Lempasing,” ujar ayah tiga anak ini.

Laut Tercemar, Hasil Tangkapan Nelayan Turun

Kondisi laut yang kian memburuk tiap waktunya turut menjadi indikasi menurunnya hasil tangkapan nelayan. Hal ini dijelaskan oleh Yudi, mengingat kondisi laut yang makin tercemar ini berimplikasi menurunnya tangkapan mereka.

“Kami hanya melaut di sekitar sini saja, karena memang hanya daerah sekitar sini yang masih ada kemungkinan untuk dapat ikan,” ucap Yudi –sapaan akrab Maryudi.

Pantauan Lampung.co, sebagian nelayan yang menebar payang (alat tangkap ikan) hanya di sekitar daerah Sukaraja, payang ini ditebar beramai-ramai kemudian kembali ditarik oleh jumlah orang dalam tim, yang jumlahnya sekitar 4-6 orang.

Yudi menerangkan, tangkapan saat ini jauh dari kata cukup, jika dibanding tahun-tahun lalu, tangkapan saat ini jumlahnya tidak dapat diprediksi untuk jumlah tiap bulannya.

“Kalo dulu itu, kita masih ada musim-musim atau ketika bulan tertentu gitu, kita bisa prediksi akan banyak hasil tangkapan, tapi sekarang mah gak tentu, tapi memang menurun kalo dibanding dulu,” jelasnya.

Sampah dan Ancaman Banjir Rob

Yudi yang sedari lahir dan besar di daerah tersebut mengatakan bahwa ia dan masyarakat sekitar seakan sudah bersahabat dengan sampah, mengingat, tumpukan sampah ini menjadi pemandangan yang mau tak mau harus mereka lihat sehari-hari.

“Ya kalo dibilang terganggu ya pasti sangat terganggu, tapi ya kami ini bisa apa,” kata dia.

Dampak lain, masyarakat pesisir Sukaraja ini harus was-was akan ancaman meningkatnya pasang air laut atau banjir Rob yang mengancam mereka. Dari keterangannya, banjir ini dapat menggenangi sampai setinggi lutut orang dewasa.

“Air kalo naik itu bisa sampai masuk ke rumah, bahkan sampe setinggi lutut, tapi ini 5 tahunan, kalo perbulan ada, tapi tidak setinggi yang per 5 tahun ini,” ungkapnya.

Dikutip dari Lampost.co, banjir rob terakhir yang menerjang Sukaraja terjadi pada Kamis, 28 Mei 2020, efek dari banjir rob ini ialah tumpukan sampah berupa kantong plastik dan potongan kayu dari bibir pantai ‘menyerang’ rumah warga.

Walhi Lampung menyebut, permasalahan banjir rob di Sukaraja ini sudah pada tahap kronis dan akut, hal ini dapat berimbas buruk jika tidak ada penanganan yang strategis dari pemerintah kota Bandar Lampung.

Sampah Setebal tiga Meter, Apa Solusinya?

Sampah yang menumpuk di sekitar Pasar ikan Sukaraja ini dari keterangan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung telah mencapai ketebalan sekitar 3 (tiga) meter dari permukaan. Menurut Yudi, sampah yang menumpuk ini sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga masyarakat pesisir Sukaraja itu sendiri.

“Ya ini kan sampah masyarakat sekitar sini aja, pada buang kelaut, ya karena memang nggak ada petugas yang ambil, ya kalo ada petugas yang ambil Insha Allah bisa meminimalisir,” katanya.

Tumpukan sampah ini merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai dibicarkan. Kata Yudi, sudah banyak pihak yang menengok akan masalah ini, namun hal itu dinilai hanya bentuk seremonial tanpa langkah konkrit.

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan bahwa pihaknya (WALHI) pernah diikutsertakan dalam movement yang diinisiasi oleh pemerintah kota Bandar Lampung pada tahun 2012 dan 2014.

“Kami pernah ikut dengan Pemkot (Bandar Lampung) sekitar tahun 2012 dan 2014, tapi itu tidak efektif menurut kami, karena kami konkrit dengan Pemkot dalam penanggulan sampah pesisir, namun rekomendasi kami belum dilirik,” kata dia, Jum’at (17/7/2020).

WALHI merekomendasikan Pemkot Bandar Lampung untuk membentuk Tim Satgas khusus yang berasal dari warga sekitar, berkaca dengan Tim Oranye di Provisi DKI Jakarta. WALHI menilai hal tersebut bisa lebih efektif dibanding dengan mengandalkan pihak ketiga.

Pemerintah Tampak Tak Mau Tau Harapan Warga

Belakangan diketahui, di kelurahan Sukaraja, khususnya pada pemukiman warga di bibir pantai, hanya memiliki satu tempat pembuangan sampah (TPS). “TPS di sini ya cuma ada satu, yang di depan itu, ya warga yang rumahnya jauh dari TPS kan terpaksa harus buang ke laut,” beber Yudi.

Tak terfasilitasinya petugas pengangkut sampah yang berkeliling pada rumah-rumah warga, menjadi indikasi maraknya praktik membuang sampah ke laut. Sementara jika pemerintah memfasilitasi petugas, masyarakat tak keberatan mengeluarkan biaya kebersihan.

“Ya pemerintah kalo mau warganya gak buang sampah ke laut, ya kasih petugas pengangkut sampahnya dong, jika harus bayar, masyarakat di sini pasti mau kalo bayar jasanya,” tegas Yudi.

Warga pesisir Sukaraja berharap, pemerintah kota Bandar Lampung bisa memberi perhatian serius dalam penangulangan sampah di pesisir Sukaraja, warga pun menyatakan kesediaannya jika harus turut membantu dalam penanganan masalah tersebut.

“Ya harapan kita ini mah sama, pemerintah serius aja nangani sampah ini, kami ini kan rakyat, kebijakan yang atur kan pemerintah, kami siap bantu,” demikian harapan seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung, Ismed Saleh, menolak memberikan keterangan terkait hal ini saat ditemui di kantor DLH Bandar Lampung, Jum’at (17/7/2020).

“Pernah kasih statement tentang itu, tapi dibelokin sama media,” kata dia. (aaf)

 14,691 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Abdul Hakim Hadiri Silaturahmi Pengasuh Ponpes se-Kabupaten Pesawaran

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

 2,198 kali dilihat,  638 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022). Acara diadakan di Pondok Pesantren Daarul Ikrom Kedondong, Pesawaran.

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

Agenda silaturahmi diadakan setiap triwulan. Jumlah pesantren yang sudah terdaftar di Pesawaran sebanyak 40 dari 110 pesantren yang ada di kabupaten ini.

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia semoga ke depan keberadaannya bisa eksis dan diakui berbagai pihak dan tidak dipandang sebelah mata.

KH Ikrom Saputra, tuan rumah dan pembimbing Forum Pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran, dalam sambutannya mengatakan, acara ini rutin dilakukan setiap triwulan sebagai sarana silaturahmi untuk menjaga tali persaudaraan.

Abdul Hakim dalam sambutannya mendukung penuh hadirnya pendidikan tinggi (institut) di salah satu pesantren di Pesawaran yang fokus tentang pendidikan agama.

Ia mengatakan, nanti para guru dan santri yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi tidak jauh-jauh ke Bandar Lampung cukup di Pesawaran khususnya di Kedondong.

“Saya juga alumni pesantren. Selain menjalani sekolah umum, saya juga mengenyam pendidikan di pesantren,” ujar Hakim. (*)

 2,199 kali dilihat,  639 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim Siap Bantu Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

 2,346 kali dilihat,  637 kali dilihat hari ini

Published

on

Kartu Petani Berjaya
Ilustrasi Program Kartu Petani Berjaya | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung Abdul Hakim mengapresiasi langkah percepatan akses Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diprogramkan Gubernur Arinal Djunaidi.

Abdul Hakim menyatakan ia siap membantu percepatan itu. Pasalnya, ia sering datang ke banyak desa di Lampung, termasuk mengajak petani ikut menjadi peserta KPB.

Abdul Hakim bahkan siap menjadi duta KPB. Ia ingin semua petani mendapatkan akses itu. Sehingga kehidupan petani menjadi lebih baik.

Hakim menilai selama ini masih ada petani yang belum mengetahui itu. Padahal jika direalisasikan, kartu itu bisa menjadi alat akselerasi tercapainya kesejahteraan.

Hakim mengatakan, kalangan perbankan juga siap menyukseskan KPB. Ini ia dapatkan saat berdialog dengan kalangan perbankan. Mereka juga siap mewujudkan KPB agar program “Lampung Berjaya” bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akses KPB juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru di luar usaha pertanian yang selama ini diandalkan. (*)

 2,347 kali dilihat,  638 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU BumDes

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim

 7,693 kali dilihat,  587 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim dalam Raker bersama DPR dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR RI Nusantara 1, Kamis (20/1/2022)

Senator asal Lampung ini melanjutkan, memberikan penguatan Bumdes sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan, sebagai penguat soko guru perekonomian nasional.

Perlu diketahui, RUU Bumdes merupakan usulan inisiatif DPD RI dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Saat ini jumlah Bumdes telah mencapai 45.549 unit, ini peningkatan yang tajam dimana pada 2014 Bumdes hanya berjumlah 1.022 unit.

“Bumdes merupakan suatu badan usaha yang perlu kita tingkatkan statusnya nanti berbadan hukum, ini komitmen kita bersama dalam memajukan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Bumdes,” tutup Abdul Hakim. (*)

 7,694 kali dilihat,  588 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca