fbpx
Connect with us

Berita

Berburu Mafia, Satgas Antimafia Bola Tetapkan 11 Tersangka

Published

on

Berlinton Siahaan

Lampung.co – Setelah mencuatnya kasus pengaturan skor di Liga Indonesia, pada bulan Desember 2018 kepolisian membentuk Satgas Antimafia Bola guna mengungkap kasus pengaturan skor sepak bola.

“Tim ini ada 145 orang yang dibentuk oleh Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian),” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (21/12/2018).

Setelah terbentuk, satgas tersebut mendapatkan ratusan laporan dugaan pengaturan skor di Liga Indonesia. Namun, hingga kini, baru empat laporan yang ditindaklanjuti.

Laporan pertama terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan. Laporan kedua yaitu terkait suap untuk meloloskan PS Mojokerto ke Liga 1.

Laporan ketiga terkait penyelenggaraan Piala Soeratin 2009. Laporan keempat terkait pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan 11 tersangka kasus pengaturan skor dari sejumlah laporan.

Terkait pertandingan Persibara vs PS Pasuruan, sebanyak sepuluh orang telah dijadikan tersangka, Nurul Safarid, anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng.

Kemudian mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yuni Sari, anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto, serta staf Direktur Penugasan Wasit di PSSI Mansyur Lestaluhu.

Tersangka lainnya yaitu cadangan wasit pertandingan antara Persibara melawan Kediri Cholid Hariyanto, pengawas pertandingan antara Persibara melawan PS Pasuruan Deni Sugiarto,

Selain itu juga turut jadi tersangka asisten wasit I Purwanto, dan asisten wasit II Muhammad Ramdan.

Satgas Antimafia bola kemudian menetapkan pemilik klub PS Mojokerto Putra (PSMP) Vigit Waluyo sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan skor.

Satgas Antimafia Bola juga memeriksa petinggi PSSI seperti Sekjen PSSI Ratu Tisha dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan.

Kemudian akan memanggil Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono dan Exco PSSI Papat Yunisal. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menerangkan akan memanggil Joko Driyono, Papat Yunisal dan Irfan sebagai Wakil Bendahara PSSI.

“Akan dipanggil secara berturut-turut hari ini Kamis (17/1/2019) dan Jumat (18/1/2019) besok,” ujar Brigjen Pol Dedi. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Bukan ke Lampung, Bappenas Pastikan Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Published

on

Ibu Kota Negara Baru

Lampung.co – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara jika direalisasikan pasti ke wilayah Kalimantan.

Menurut dia, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana, Kalimantan merupakan daerah yang berada di tengah wilayah Indonesia. Baik di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun yang lainnya.

Ibu kota dipindahkan ke tengah, lanjutnya, bertujuan agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Selain itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Selain itu juga, kata dia, untuk mendorong perdagangan antarwilayah Indonesia.

“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan,” kata Rudy melalui keterangan tertulis Senin (15/7/2019) kemarin.

Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota negara.

“Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan,” jelasnya.

Sebelumnya, dihadapan peserta Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera Tahun 2019, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi paparkan kesiapan Lampung jadi Ibu Kota Negara (IKN) pengganti DKI Jakarta.

Menyambut paparan materi kesiapan dan kelayakan dari Gubernur Arinal tersebut, Forum Gubernur se-Sumatera pun mendukung penuh Lampung sebagai alternatif ibu kota pemerintahan Indonesia.

“Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas, bahwa kesiapan Provinsi Lampung menjadi Ibu Kota Negara harus di dukung untuk kemajuan pulau Sumatera,” kata Rohidin, Gubernur Bengkulu. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pembayaran BPJS Kesehatan Kini Bisa Autodebit di Tokopedia, Anti Telat

Published

on

BPJS Kesehatan

Lampung.co – Perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia resmi menghadirkan layanan pembayaran BPJS secara autodebit hari ini, Selasa (16/07/19). Layanan ini akan memudahkan masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu.

SVP of Engineering Tokopedia, Herman Widjaja, mengungkapkan, layanan ini bisa diakses oleh masyarakat melalui situs ataupun aplikasi Tokopedia. Menurutnya, pembayaran BPJS secara autodebit tak lepas dari tingginya animo masyarakat dalam melunasi iuran BPJS.

Dia melanjutkan, kami memanfaatkan kemajuan teknologi untuk semakin mempermudah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kami telah mengembangkan layanan pembayaran BPJS secara debit otomatis di Tokopedia.

“Sehingga pengguna kini tidak perlu khawatir lupa membayar iuran BPJS Kesehatan karena pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan tanggal yang ditetapkan oleh pengguna,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co.

Herman menambahkan, sistem autodebit memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran kapan pun dan dimana pun sehingga status kepesertaan tetap aktif dan pengguna dapat menikmati pelayanan program BPJS secara optimal.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, menyambut baik kerja sama dengan Tokopedia dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar iuran BPJS melalui platform digital. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Setelah Nunik, Kini Ketua Dewan Syuro PKB Lampung Diperiksa KPK

Published

on

Febri Diansyah

Lampung.co – Setelah Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) diperiksa beberapa waktu lalu, kali ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Syuro PKB Lampung, Hafidhuddin Hanief.

Sama dengan Nunik, Pemeriksaan terhadap Politikus partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Hafidhuddin yang juga menjabat Mustasyar atau Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Lampung Tengah Zainudin.

“Dia akan diperiksa sebagai saksi untun tersangka ZN (Zainudin),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (16/7/2019).

Diketahui, Zainudin ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga legislator Lampung Tengah lainnya. Mereka yakni Bunyana, Raden Zugiri dan Achmad Junaidi.

Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang lebih dulu menjerat Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam kasus ini Mustafa telah divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara Zainudin dan tiga rekannya disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca