fbpx
Connect with us

Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kritisi Kebijakan Fiskal RI Tahun 2021

Published

on

Kebijakan Fiskal
Ilustrasi Kebijakan Fiskal | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada DPR RI. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Terkait hal itu, selaku Anggota Legislatif Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi ini. Pihaknya meminta pemerintah memastikan bahwa APBN kedepan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Dalam KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia di Senayan, Selasa (16/6/2020).

Junaidi menilai, target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF tahun 2021 dinilai masih terlalu rendah hanya 4,5 sampai 5,5 persen dan level tinggi 5,7 persen, padahal dalam RPJMN 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4 hingga 6 persen per tahunnya.

“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” ujarnya.

Wakil raktat asal Lampung ini menyebut, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global. Tahun 2019 lalu ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen.

“Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia,” imbuhnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk merinci secara deatail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021, lanjutnya, tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.

“Pada 2021 pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kami menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini,” tandas Junaidi. (*)

 50,381 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Abdul Hakim Hadiri Silaturahmi Pengasuh Ponpes se-Kabupaten Pesawaran

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

 2,197 kali dilihat,  637 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022). Acara diadakan di Pondok Pesantren Daarul Ikrom Kedondong, Pesawaran.

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

Agenda silaturahmi diadakan setiap triwulan. Jumlah pesantren yang sudah terdaftar di Pesawaran sebanyak 40 dari 110 pesantren yang ada di kabupaten ini.

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia semoga ke depan keberadaannya bisa eksis dan diakui berbagai pihak dan tidak dipandang sebelah mata.

KH Ikrom Saputra, tuan rumah dan pembimbing Forum Pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran, dalam sambutannya mengatakan, acara ini rutin dilakukan setiap triwulan sebagai sarana silaturahmi untuk menjaga tali persaudaraan.

Abdul Hakim dalam sambutannya mendukung penuh hadirnya pendidikan tinggi (institut) di salah satu pesantren di Pesawaran yang fokus tentang pendidikan agama.

Ia mengatakan, nanti para guru dan santri yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi tidak jauh-jauh ke Bandar Lampung cukup di Pesawaran khususnya di Kedondong.

“Saya juga alumni pesantren. Selain menjalani sekolah umum, saya juga mengenyam pendidikan di pesantren,” ujar Hakim. (*)

 2,198 kali dilihat,  638 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim Siap Bantu Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

 2,345 kali dilihat,  636 kali dilihat hari ini

Published

on

Kartu Petani Berjaya
Ilustrasi Program Kartu Petani Berjaya | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung Abdul Hakim mengapresiasi langkah percepatan akses Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diprogramkan Gubernur Arinal Djunaidi.

Abdul Hakim menyatakan ia siap membantu percepatan itu. Pasalnya, ia sering datang ke banyak desa di Lampung, termasuk mengajak petani ikut menjadi peserta KPB.

Abdul Hakim bahkan siap menjadi duta KPB. Ia ingin semua petani mendapatkan akses itu. Sehingga kehidupan petani menjadi lebih baik.

Hakim menilai selama ini masih ada petani yang belum mengetahui itu. Padahal jika direalisasikan, kartu itu bisa menjadi alat akselerasi tercapainya kesejahteraan.

Hakim mengatakan, kalangan perbankan juga siap menyukseskan KPB. Ini ia dapatkan saat berdialog dengan kalangan perbankan. Mereka juga siap mewujudkan KPB agar program “Lampung Berjaya” bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akses KPB juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru di luar usaha pertanian yang selama ini diandalkan. (*)

 2,346 kali dilihat,  637 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU BumDes

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim

 7,692 kali dilihat,  586 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim dalam Raker bersama DPR dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR RI Nusantara 1, Kamis (20/1/2022)

Senator asal Lampung ini melanjutkan, memberikan penguatan Bumdes sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan, sebagai penguat soko guru perekonomian nasional.

Perlu diketahui, RUU Bumdes merupakan usulan inisiatif DPD RI dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Saat ini jumlah Bumdes telah mencapai 45.549 unit, ini peningkatan yang tajam dimana pada 2014 Bumdes hanya berjumlah 1.022 unit.

“Bumdes merupakan suatu badan usaha yang perlu kita tingkatkan statusnya nanti berbadan hukum, ini komitmen kita bersama dalam memajukan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Bumdes,” tutup Abdul Hakim. (*)

 7,693 kali dilihat,  587 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca