Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Uang Dari Mustafa Rp1 Miliar

Tim Redaksi

Lampung.co – Rusliyanto, Anggota DPRD Lampung Tengah didakwa telah menerima uang Rp1 Miliar dari Bupati Lampung Tengah Nonaktif Mustafa yang diserahkan melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Subari Kurniawan saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (02/07/2018).

Menurut Subari, Rusliyanto telah melakukan atau turut serta melakukan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1 miliar atau sekitar sejumlah tersebut dari Mustafa dan Taufik Rahman.

Uang tersebut, kata Subari, diberikan agar Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga menandatangani surat pernyataan kesediaan dari Pimpinan DPRD Lampung Tengah.

“Jadi ini untuk ketersediaan Pimpinan DPRD atas persetujuan rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018,” rincinya.

Selain itu, menurut Subari, Rusliyanto juga meminta Natalis Sinaga untuk meminta surat pernyataan pimpinan DPRD serta meminta Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Romli mengambil surat pernyataan yang ada pada anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah Madani.

Selanjutnya, Syamsi memerintahkan Kasubag Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Lampung Tengah Yannisa Bayu Ardi dan pegawai negeri sipil Sekretariat DPRD Ria Sitorus.

“Syamsi dalam surat dakwaanya perintahkan Yannisa dan Ria untuk mengambil surat pernyataan pada Madani. Surat itu diberikan kepada Rusliyanto,” kata dia.

Rusliyanto juga diterangkan jaksa telah mengaku diminta Taufik agar Natalis menandatangani surat pernyataan.

“Natalis mengakui adanya rencana pemberian uang senilai Rp2,5 miliar,” papar jaksa.

Kendati demikian, Taufik tidak langsung menandatangani surat tersebut. Sampai akhirnya, Taufik meminta dua PNS dari Dinas Bina Marga (DBM) Lampung Tengah menghubungi rekanan DBM Miftahullah Maharano Agung untuk memberikan komitmen fee proyek sebesar Rp900 juta.

“Taufik Rahman memerintahkan Supranowo menggenapkan menjadi Rp 1 miliar dengan cara mengambil uang sebesar Rp 100 juta dari dana taktis Dinas Bina Marga yang disimpan Supranowo,” ujar jaksa dilansir dari Kompas.com.

Setelah itu, Supranowo memasukan uang Rp1 miliar itu ke dalam kardus berwarna coklat.

“Atas persetujuan Taufik, Aan memerintahkan Supranowo menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Saudara Ipar Rusliyanto, Muhammad Andi Perangin Angin,” tutur jaksa.

Setelahnya, Andi menginformasikan ke Rusliyanto bahwa uang titipan tersebut telah diterima. Setelah itu, Rusliyanto menemui Natalis bahwa uang dari Taufik Rahman telah diterima.

Natalis, setelah itu, diterangkan jaksa, meminta Rusliyanto memerintahkan Kepala Sekretariat DPC PDIP Lampung Tengah Julion Efendi untuk menandatangani surat pernyataan dengan cara meniru tanda tangan Natalis.

Tak sampai disitu, Rusliyanto juga diperintahkan Natalis menemui Achmad Junairdi Sunardi, selaku Ketua DPRD Lampung Tengah.

Hal tersebut dimaksud agar Junairdi menandatangani surat pernyataan Kepala Daerah tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung dalam hal gagal bayar.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2018, Rusliyanto dan Ketua Fraksi PDIP Raden Zugiri menemui Julion dan menyampaikan perintah Natalis agar Julion menandatangani surat pernyataan di atas nama Natalis.

“Setelah surat ditandatangani, Rusliyanto dan Zugiri menyerahkannya kepada Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli,” kata dia.

Kini, Rusliyanto didakwa melanggar pasal 12 huruf a, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. (*/goy)

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer