fbpx
Connect with us

Berita

Abdul Hakim Ajak Pegiat UMKM Maping Usaha Menuju Target Global

Abdul Hakim juga mengajak pegiat UMKM membuat peta jalan usaha menuju target global. “Kami akan siap membantu berkolaborasi meningkatkan kelas usahanya,” kata dia.

 8,915 kali dilihat

Published

on

Abdul Hakim
Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Lampung Abdul Hakim bertemu dengan pegiat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok wanita tani (KWT) di Aula Askowani, Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lamteng, Senin (20/12/2021) lalu.

Acara dihadiri Suparti (Ketua Asosiasi Kelompok Wanita Tani-Askowani), koordinator penyuluh Putu, Suryadi (pembina Askowani), Siswantoro (Ketua Forum Gapoktan Punggur), Kube, PPL, dan Gapoktan.

Suparti, Ketua Askowani, mengatakan, tugas Askowani sebagai fasilitator usaha masyarakat dari hulu ke hilir. Lembaga ini memiliki 3 fungsi: inisiator, motivator, dan fasilitator.

Inisiator misalnya melihat kondisi sosial yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Contohnya limbah tongkol jagung dibuat medis tanam jamur. Motivator misalnya menjaga stabilitas semangat masyarakat untuk mencapai impian dan memenuhi kebutuhannya.

Pihaknya mendorong untuk jangan berharap bantuan, tapi didampingi dan diarahkan usahanya. Ia mengatakan, pihaknya didukung Pertamina, mulai dari Rp3 miliar, Rp17 miliar, dan terakhir Rp2,7 miliar.

“Kami terkendala pemasaran dan mohon bantuannya untuk ekspor. Mohon fasilitasi untuk pelatihan ekspor karena biayanya Rp350 ribu per orang,” kata dia.

Fasilitator misalnya mendampingi berbagai lembaga dan peluang kemitraan untuk mengembangkan usaha warga. “Kendalanya tinggal di pemasaran,” ujarnya.

Abdul Hakim mengatakan, ia ingin mengajak untuk membangun cita-cita tinggi dan kemuliaan dengan membangun pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi warga desa. Cara kita mempercepat kerja pemberdayaan dengan memperkokoh hubungan dengan Allah swt, menyiapkan mental dan keyakinan.

“Senantiasa memberi kepada sesama warga. Kekayaan dan kelimpahan akan dicapai dengan memberi,” ujarnya.

Abdul Hakim juga mengajak pegiat UMKM membuat peta jalan usaha menuju target global. “Kami akan siap membantu berkolaborasi meningkatkan kelas usahanya,” kata dia.

Siswantoro, Ketua Forum Gapoktan Punggur, mengatakan, permasalahan terbesar di sini adalah pupuk. Kuota subsidi hanya 30 persen. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengupayakan dengan pupuk kompos.

“Dalam pembuatan pupuk ini dilakukan manual. Kami ingin bantuan alat mesin pembuatan pupuk granul dari kompos. Kami siap membuat proposal,” ujarnya.

Eva Damayanti, peternak, warga Simbar Waringin, Trimurjo, mengatalkan, peternakan unggas dimulai dari penetasan, budi daya, bebek petelur, dan bebek pedaging.

“Kendala kami harga pakan konsentrat makin naik dari harga Rp250 ke Rp500. Sementara penjualan turun, daya beli masyarakat rendah. Kami mohon ada subsidi pakan ternak,” kata dia.

Abdul Hakim mengatakan, untuk permasalahan pupuk, kami menyarankan para petani untuk segera mendaftarkan diri sehingga bisa memperoleh kartu petani berjaya (KPB). (*)

 8,916 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Abdul Hakim Hadiri Silaturahmi Pengasuh Ponpes se-Kabupaten Pesawaran

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

 2,176 kali dilihat,  616 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim menghadiri silaturahmi pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Pesawaran, Ahad (23/1/2022). Acara diadakan di Pondok Pesantren Daarul Ikrom Kedondong, Pesawaran.

Ketua Forum Pengasuh Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pesawaran Ustaz Arsali menyambut baik kehadiran senator Lampung Abdul Hakim.

Agenda silaturahmi diadakan setiap triwulan. Jumlah pesantren yang sudah terdaftar di Pesawaran sebanyak 40 dari 110 pesantren yang ada di kabupaten ini.

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia semoga ke depan keberadaannya bisa eksis dan diakui berbagai pihak dan tidak dipandang sebelah mata.

KH Ikrom Saputra, tuan rumah dan pembimbing Forum Pengasuh Pondok Pesantren Kabupaten Pesawaran, dalam sambutannya mengatakan, acara ini rutin dilakukan setiap triwulan sebagai sarana silaturahmi untuk menjaga tali persaudaraan.

Abdul Hakim dalam sambutannya mendukung penuh hadirnya pendidikan tinggi (institut) di salah satu pesantren di Pesawaran yang fokus tentang pendidikan agama.

Ia mengatakan, nanti para guru dan santri yang ingin melanjutkan pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi tidak jauh-jauh ke Bandar Lampung cukup di Pesawaran khususnya di Kedondong.

“Saya juga alumni pesantren. Selain menjalani sekolah umum, saya juga mengenyam pendidikan di pesantren,” ujar Hakim. (*)

 2,177 kali dilihat,  617 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim Siap Bantu Percepatan Akses Kartu Petani Berjaya

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

 2,324 kali dilihat,  615 kali dilihat hari ini

Published

on

Kartu Petani Berjaya
Ilustrasi Program Kartu Petani Berjaya | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komite IV DPD RI daerah perwakilan Lampung Abdul Hakim mengapresiasi langkah percepatan akses Kartu Petani Berjaya (KPB) yang diprogramkan Gubernur Arinal Djunaidi.

Abdul Hakim menyatakan ia siap membantu percepatan itu. Pasalnya, ia sering datang ke banyak desa di Lampung, termasuk mengajak petani ikut menjadi peserta KPB.

Abdul Hakim bahkan siap menjadi duta KPB. Ia ingin semua petani mendapatkan akses itu. Sehingga kehidupan petani menjadi lebih baik.

Hakim menilai selama ini masih ada petani yang belum mengetahui itu. Padahal jika direalisasikan, kartu itu bisa menjadi alat akselerasi tercapainya kesejahteraan.

Hakim mengatakan, kalangan perbankan juga siap menyukseskan KPB. Ini ia dapatkan saat berdialog dengan kalangan perbankan. Mereka juga siap mewujudkan KPB agar program “Lampung Berjaya” bisa direalisasikan sesegera mungkin.

Hakim menilai, KPB bisa menjadi alternatif petani mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akses KPB juga bisa digunakan untuk membuka usaha baru di luar usaha pertanian yang selama ini diandalkan. (*)

 2,325 kali dilihat,  616 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPD RI Minta Pemerintah dan DPR Segera Bahas RUU BumDes

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim

 7,672 kali dilihat,  566 kali dilihat hari ini

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Dalam rangka memberikan penguatan ekonomi di Desa, maka RUU BumDes ini perlu segera dibahas dan dicermati secara serius,” ungkap Abdul Hakim dalam Raker bersama DPR dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR RI Nusantara 1, Kamis (20/1/2022)

Senator asal Lampung ini melanjutkan, memberikan penguatan Bumdes sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan, sebagai penguat soko guru perekonomian nasional.

Perlu diketahui, RUU Bumdes merupakan usulan inisiatif DPD RI dan sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Saat ini jumlah Bumdes telah mencapai 45.549 unit, ini peningkatan yang tajam dimana pada 2014 Bumdes hanya berjumlah 1.022 unit.

“Bumdes merupakan suatu badan usaha yang perlu kita tingkatkan statusnya nanti berbadan hukum, ini komitmen kita bersama dalam memajukan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Bumdes,” tutup Abdul Hakim. (*)

 7,673 kali dilihat,  567 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca