Menu

47 OPD Pesawaran Tandatangani NPKS dengan Ombudsman RI Perwakilan Lampung

  Dibaca : 206 kali
47 OPD Pesawaran Tandatangani NPKS dengan Ombudsman RI Perwakilan Lampung
47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tandatangani naskah perjanjian kerjasama (NPKS) dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (8/8/2018) | Ist

Lampung.co – 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tandatangani naskah perjanjian kerjasama (NPKS) dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (8/8/2018).

OPD tersebut di antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kesehatan.

Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran dan PDAM Kabupaten Pesawaran. Penandatanganan NPKS tersebut ini pun dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Selanjutnya, Bupati Pesawaran, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung, Wakil Bupati Pesawaran dan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran serta jajaran Pemkab Pesawaran.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pihaknya meminta kepada Ombudsman untuk didampingi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.

Menurutnya, hal ini bermula dari adanya hasil penilaian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah dismpaikan oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.

Dendi mengaku cukup emosional kepada jajaran Pemkab pada saat mengetahui hasil penilaian saat itu.

Namun, setelah mendapatkan pemaparan dari pihak Ombudsman tentang kriteria penilaian, Dendi menyadari perlunya perbaikan pada pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.

“Karena itu kami meminta pendampingan kepada ombudsman agar dapat meningkatan kompetensi pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran.” ungkap Dendi dalam sambutannya.

Ia juga berharap dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut kedepan akan ada peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran.

“Penandatanganan kerjasama ini adalah wujud keseriusan kami dalam memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Pesawaran” tegas Dendi.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan perjanjian kerjasama dengan Pemkab Pesawaran merupakan tindaklanjut MoU Ombudsman R.I dengan Pemkab Pesawaran.

Diketahui, MoU tersebut telah dilaksakan 9 April 2018 lalu. NPKS ini meliputi kerjasama dalam upaya pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Nur Rakhman berharap, perjanjian kerjasama ini dapat terimplementasi dengan baik di lapangan guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia juga berharap agar semangat perbaikan pelayanan publik ini bisa menular ke kabupaten atau kota lain.

Sementara, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya memberikan sosialisasi terkait Ombudsman.

Ia menyampaikan bahwa, ketika masyarakat sepakat memilih kepala daerah hal itu dikarenakan masyarakat yakin bahwa kepala daerah akan melayani masyarakat/publik dengan baik.

Menurutnya, pelayanan publik adalah hal yang kompleks.

“Pelayanan publik tidak sekedar bicara tentang hal-hal fisik seperti sarana pelayanan,” kata dia.

“Kebanggaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan akan tercipta manakala pemerintah daerah menghadirkan birokrasi pemerintah yang mampu melayani warganya tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Usai penandatanganan perjanjian kerjasama, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyerahkan cinderamata  kepada Ketua Ombudsman R.I, Prof. Amzulian Rifai dan ditutup dengan foto bersama. (rls/goy)

Iklan Baris
Wooww... Undangan Pernikahan Murah Hanya Rp. 950. Telp/WA: 0857-8976-8640

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional