Kolom
Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif
Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.
Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.
Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.
Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.
Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.
Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .
Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.
Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.
Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.
Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.
Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.
Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.
Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.
Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.
Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.
Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.
Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.
Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.
Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.
Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.
Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.
Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.
Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.
Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.
Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.
Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.
Kolom
PKKMB Unila 2023: Ide Tanpa Substansi
Sangat disayangakan untuk seorang mahasiswa yang seharusnya adaptif dan peka kondisi yang saat ini terjadi justru gagap
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB ) Universitas Lampung yang diberitakan melalui website Unila disambut antusias Mahasiswa Baru (MABA) 2023 untuk mengenalkan, dan menggambarkan secara langsung iklim kehidupan kampus. Rangkaian tersebut diisi dengan materi, dan juga pengenalan berbagai Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Tentunya dengan harapan, MABA dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki pembelajaran dalam bidang akademik ataupun non akademik.
Paper Mob dan Ide Tanpa Substansi
Meskipun demikian, ide yang digagas oleh beberapa ormawa seperti BEM, khususnya di tingkat fakultas dalam agenda PKKMB cenderung monoton atau bahkan mengadopsi tahun-tahun sebelumnya, yang dimana ide tersebut adalah paper mob. Paper mob yang dimaksud adalah sebuah atraksi yang menampilkan gambar atau tulisan menggunakan kertas dan terkumpul di satu titik.
Salah seorang mahasiswa yang menjadi panitia di PKKMB fakultas, menyampaikan “Paper Mob seperti yang dilakukan pada tahun-tahun lalu sebelum dilanda covid, sebagai salah satu ide yang digagas untuk memeriahkan rangkaian PKKMB bagi Mahasiswa Baru”.
Sangat disayangakan untuk seorang mahasiswa yang seharusnya adaptif dan peka kondisi yang saat ini terjadi justru gagap akan hal tersebut. Kondisi tersebut seperti isu organisasi kemahasiswaan (ormawa) yang sudah dianggap kurang relevan untuk diikuti, dan kalah saing. Hal tersebut kenapa tidak diangkat menjadi isu krusial dan diselesaikan melalui paradigma baru.
Dengan demikian, paradigma baru tersebut dapat ditularkan kepada mahasiswa baru melalui PKKMB, dan tentunya terkemas dalam rangkaian kegiatan dengan ide baru yang kreatif, dan substansial. Peran mahasiswa yang dinilai sebagai Agent of Change untuk di era sekarang layak dikaji ulang, apakah peran tersebut masih dianggap, jika pemikiran seorang mahasiswa sebatas adopsi dan selalu adopsi.
Si Paling Senior di Balik Antusias MABA
Ada satu ketika sore hari sekelompok MABA berjalan kaki beranjak pulang ke arah kampung baru seusai mengikuti PKKMB, diganggu oleh sekelompok mahasiswa menggunakan PDH Ormawa yang meneriaki MABA “Apa lu liat-liat, sini lu. Gua senior lu” dengan nada keras dan memelototi maba yang beriringan.
Belum lagi di sebuah postingan menfess di aplikasi X (yang dulunya twiter) berisi curhatan maba “ Gimana si kating-kating itu gak diajari tata cara wudhu ya masa lagi wudhu disuruh cepet2, marah-marah sama dikasih waktu Cuma 5 menit padahal itu orangnya rame kalo pada buru-buru wudhunya terus gak sah mau nanggung dosanya gaa? Hadehhh”. Curhatan lain juga mengeluhkan sikap kakak tingkat sebagai panitia menjulid “maba! Jadi gamau ospek karna tau kating yang cewenya dikit-dikit ngejulidin sama marah-marah”.
Unila di bawah kepemipinan Rektor Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM mengusung tagline “Be Strong” mengundang pertanyaan apakah tagline tersebut menggambarkan sebuah utopia ataukah distopia dengan hal-hal yang sudah dijabarkan di atas.
Puisi Sajak Pertemuan Mahasiswa – WS. Rendra
matahari terbit pagi ini
mencium bau kencing orok di kaki langit
melihat kali coklat menjalar ke lautan
dan mendengar dengung di dalam hutan
lalu kini ia dua penggalah tingginya
dan ia menjadi saksi kita berkumpul disini
memeriksa keadaan
kita bertanya :
kenapa maksud baik tidak selalu berguna
kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga
orang berkata : kami ada maksud baik
dan kita bertanya : maksud baik untuk siapa ?
ya !
ada yang jaya, ada yang terhina
ada yang bersenjata, ada yang terluka
ada yang duduk, ada yang diduduki
ada yang berlimpah, ada yang terkuras
dan kita disini bertanya :
maksud baik saudara untuk siapa ?
saudara berdiri di pihak yang mana ?
kenapa maksud baik dilakukan
tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya
tanah tanah di gunung telah dimiliki orang orang kota
perkebunan yang luas
hanya menguntungkan segolongan kecil saja
alat alat kemajuan yang diimpor
tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya
tentu, kita bertanya :
lantas maksud baik saudara untuk siapa ?
sekarang matahari semakin tinggi
lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala
dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya :
kita ini dididik untuk memihak yang mana ?
ilmu ilmu diajarkan disini
akan menjadi alat pembebasan
ataukah alat penindasan ?
sebentar lagi matahari akan tenggelam
malam akan tiba
cicak cicak berbunyi di tembok
dan rembulan berlayar
tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda
akan hidup di dalam mimpi
akan tumbuh di kebon belakang
dan esok hari
matahari akan terbit kembali
sementara hari baru menjelma
pertanyaan pertanyaan kita menjadi hutan
atau masuk ke sungai
menjadi ombak di samodra
di bawah matahari ini kita bertanya :
ada yang menangis, ada yang mendera
ada yang habis, ada yang mengikis
dan maksud baik kita
berdiri di pihak yang mana !
Semoga saja pesan yang disampaikan oleh W.S Rendra melalui puisinya tersebut dapat menjadi pengingat juga menyadarkan satu sama lain akan peran dan harapan yang dipikul oleh mahasiswa.
Oleh: Ramdani Rasyid,
Mahasiswa Universias Lampung (Unila)
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia
Kolom
Sejarah Hari Kebangkitan Nasional dan Pentingnya Peringatan di Era Modern
Dengan mengenang dan merayakan Hari Kebangkitan Nasional, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus terinspirasi dan tergerak untuk memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, dan dedikasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia
Lampung dot co – Kolom | Hari Kebangkitan Nasional adalah perayaan nasional yang diadakan setiap tanggal 20 Mei di Indonesia. Peringatan ini juga dikenal dengan sebutan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Perayaan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebangkitan bangsa, serta mengingatkan masyarakat Indonesia akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan.
Sejarah Hari Kebangkitan Nasional
Pada tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo, organisasi pertama yang mengusung semangat kebangsaan Indonesia, didirikan. Pendirian Budi Utomo menjadi tonggak awal gerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda.
Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara (kini Indonesia), ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai “orang Indonesia”. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).
Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda, yang menjadi cikal bakal Indonesia modern.
Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan Politik Etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai “Kebangkitan Nasional Indonesia”. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Dalam perayaan Hari Kebangkitan Nasional, sering kali diadakan berbagai kegiatan seperti upacara bendera, peringatan, diskusi, seminar, dan acara budaya yang melibatkan masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan sering kali berpartisipasi dalam perayaan ini dengan mengadakan kegiatan yang bertema nasionalisme, sejarah, dan kebangsaan.
Pentingnya Perayaan Hari Kebangkitan Nasional
Perayaan Hari Besar Ini memiliki arti penting dalam membangun identitas nasional, menyatukan bangsa, dan memupuk rasa cinta tanah air serta semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Melalui perayaan ini, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia dapat mengingat dan menghargai perjuangan para pahlawan serta memperkuat tekad untuk menjaga dan mengembangkan bangsa dan negara Indonesia.
Selain memperingati pendirian Budi Utomo, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, menghargai perjuangan para pahlawan nasional, dan menggugah semangat kebangkitan nasional di tengah perubahan zaman.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga dapat menjadi momen penting untuk mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Melalui edukasi sejarah dan kegiatan yang relevan, seperti ceramah, diskusi, dan kontes-kontes, masyarakat dapat lebih memahami jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan dan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan keberagaman serta persatuan bangsa.
Selain itu, Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajang untuk merayakan prestasi dan kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sains, olahraga, seni, dan budaya. Perayaan ini dapat menjadi momen untuk mengenang berbagai capaian bangsa yang telah memberikan sumbangan dalam memajukan Indonesia.
Peringatan di Era Modern
Di era modern ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga sering dikaitkan dengan semangat inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Dalam rangka meningkatkan kebangkitan nasional, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan dan berkontribusi dalam memajukan Indonesia melalui berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lingkungan.
Penutup
Dengan mengenang dan merayakan Hari Kebangkitan Nasional, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus terinspirasi dan tergerak untuk memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, dan dedikasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, adil, dan berkepribadian.
Artikel
Mengapa Isu “Loss and Damage” Dalam COP27 Penting untuk Indonesia
Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil milik negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik seperti Kiribati dan Tuvalu. Indonesia juga menghadapi ancaman serupa.
Lampung.co – Para pemimpin dunia sedang berkumpul di Mesir untuk mengikuti konferensi iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (Conference of Parties 27 atau COP27).
Dalam pertemuan ini, selain poin penting seputar mitigasi, adaptasi, dan pendanaan, pemimpin dunia juga turut membahas persoalan “loss and damage” atau kehilangan dan kerusakan.
Lalu apa itu loss and damage dan mengapa ini penting untuk Indonesia?
Dampak perubahan iklim
Pakar perubahan iklim dari Independent University Bangladesh, Saleemul Huq, dalam buku The Climate Book yang dibuat oleh pegiat lingkungan Greta Thunberg, memaparkan bahwa yang dimaksud dengan “loss” adalah sesuatu yang hilang secara utuh dan tidak mungkin bisa kembali. Tidak peduli berapa banyak uang yang digelontorkan untuk membuatnya lagi.
Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil milik negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik seperti Kiribati dan Tuvalu. Indonesia juga menghadapi ancaman serupa. Menurut peneliti BRIN, ada 115 pulau di Indonesia yang terancam hilang atau tenggelam.
Sementara “damage” mengacu pada sesuatu yang rusak akibat bencana iklim tapi masih bisa diperbaiki, tentu saja dengan catatan jika kita punya uang dan sumber daya yang mumpuni. Pemutihan terumbu karang, kerusakan lahan pertanian akibat kekeringan panjang, dan hancurnya pemukiman serta fasilitas umum akibat banjir adalah contoh nyata kerusakan yang sedang dan akan terus dihadapi Indonesia.
Kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi Indonesia akan menanggung kerugian ekonomi yang luar biasa dalam rentang waktu 2020-2024, yaitu sebesar Rp 544 triliun atau setara dengan 31% realisasi pendapatan negara tahun 2021 yang mencapai 1.736 triliun.
Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang akan menanggung kerugian ekonomi yang sedemikian besar? Apakah semua akan ditanggung negara? Tentu tidak, sebagian besar kerugian ini akan ditanggung sendiri oleh masyarakat rentan, seperti penduduk pesisir pantai atau para petani yang menggantungkan hidupnya pada kondisi alam.
Jalan terjal keadilan iklim
Meski tidak dapat menutup semua kerugian ekonomi, Indonesia sangat berkepentingan untuk mendapatkan kompensasi loss and damage dari negara maju untuk mengurangi pengeluaran dari anggaran negara. Karena itulah, perwakilan Indonesia di COP harus mengawal agenda pembahasan perkara ini dalam COP.
Namun, upaya membawa isu loss and damage ke meja perundingan COP bukan perkara mudah. Sudah 30 tahun lebih isu ini dibawa oleh negara berkembang. Merunut sejarahnya, isu loss and damage pertama kali dibawa oleh Vanuatu yang mewakili Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (AOSIS) pada 1991.
Saleemul Huq juga mengkritik isu loss and damage seakan menjadi hal tabu dalam negosiasi iklim internasional karena ada embel-embel kompensasi di baliknya. Negara majulah yang kerap menghindari persoalan ini. Pemenuhan janji pendanaan iklim US$ 100 miliar yang digelontorkan negara maju ke negara berkembang saja sudah berat dan sulit dicapai, apalagi ditambah ganti rugi loss and damage.
Proposal bersama koalisi negara G77 dan Cina untuk mendapatkan fasilitas pendanaan loss and damage tahun lalu juga ditolak oleh kelompok negara maju penyumbang emisi terbesar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa di Glasgow.
Akhirnya kabar baik datang dari Mesir. Dalam COP27, ada enam negara yang mau berkomitmen untuk menyumbang pendanaan loss and damage. Mereka adalah Skotlandia, Denmark, Jerman, Austria, Irlandia, dan Belgia. Gabungan pendanaan dari enam negara ini mencapai kurang lebih US$ 265 juta.
Jumlah ini memang belum banyak. Sebab, dua ilmuwan dari Basque Center for Climate Change Spanyol Anil Markandya dan Mikel González-Eguino menaksir kerugian tak terhindarkan yang ditanggung negara-negara berkembang akibat bencana iklim diprediksi mencapai US$ 290 – 580 miliar (Rp 4.519 – 9.033 triliun) pada 2030. Angka ini akan terus meningkat hingga US$ 1.132 – 1.741 miliar (Rp 17.631 – 27.117 triliun) pada 2050.
Namun begitu, komitmen pendanaan dari enam negara maju setidaknya menjadi simbol solidaritas terhadap perjuangan negara-negara berkembang. Ini juga menjadi sindiran untuk negara maju lainnya yang masih bergeming.
Hingga saat ini, ketimpangan yang sangat besar antara komitmen pendanaan loss and damage dengan perkiraan kebutuhannya masih akan ditanggung sendiri oleh negara-negara sedang berkembang.
Saatnya bergerak
Isu loss and damage harus bisa lepas dari bayang-bayang dominasi pembicaraan mitigasi atau pengurangan emisi. Tentu saja, ambisi dan upaya negosiasi pengurangan emisi negara-negara harus terus digenjot.
Namun, perlu diingat bahwa dampak dari krisis iklim sudah di depan mata dengan semakin meningkatknya bencana iklim khususnya di negara-negara sedang berkembang.
Para pemimpin dunia juga harus memikirkan tantangan yang sedang terjadi dan turut berkontribusi meringankan beban negara-negara berkembang.
Kompensasi dari loss and damage penting untuk mewujudkan keadilan iklim bagi negara-negara berkembang. Seperti kita tahu bahwa kontribusi emisi negara-negara ini relatif lebih sedikit dibandingkan dengan emisi dari negara-negara maju sejak revolusi industri.
Sayangnya, negara-negara sedang berkembang harus menanggung kerugian dampak perubahan iklim lebih banyak.
Nicola Sturgeon, Perdana Menteri Skotlandia, juga menyayangkan ketidakadilan ini dalam pidatonya pada panel loss and damage. Ia juga menyoroti bahwa aksi nyata untuk loss and damage sangat terlambat dan mendesak negara maju untuk menyediakan pendanaan sekarang juga.
Peran Indonesia
Kucuran dana kompensasi loss and damage ke Indonesia akan meringankan beban anggaran negara untuk menanggulangi kerugian akibat bencana iklim.
Namun, pembicaraan loss and damage akan menghadapi batu terjal dalam perundingan-perundingan berikutnya. Penting bagi delegasi Indonesia dan tentunya Presiden Joko Widodo terus menyuarakan isu ini dalam perundingan COP di Mesir, Dubai (tuan rumah COP28 tahun depan) dan seterusnya.
Indonesia bisa menjadi aktor kunci untuk memperkuat koalisi G77 dengan Cina dan juga keenam negara maju yang berkepentingan terhadap isu loss and damage.
Indonesia dekat dengan negara-negara ekonomi besar dalam G20, sekaligus juga dekat dengan negara-negara G77 dan Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (AOSIS). Ini memberikan posisi strategis bagi Indonesia untuk terus menggaungkan dan menjaga momentum isu loss and damage dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional.
Oleh: Stanislaus Risadi Apresian,
Assistant Professor of International Relations, Universitas Katolik Parahyangan
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation dengan judul Mengenal isu “loss and damage” dalam COP27 dan mengapa ini penting untuk Indonesia.
You must be logged in to post a comment Login